Sulitnya Pita Menggapai Tampuk Perdana Menteri

Pada tahun 2023, Move Forward Party, sebuah partai baru memenangkan pemilu dengan 151 kursi di DPR dari keseluruhan 500 kursi. Ini merupakan kemenangan yang dinantikan kelompok anti junta militer.

Memang beberapa tahun terakhir ini keinginan masyarakat Thailand khususnya daerah perkotaan untuk lepas dari kekangan junta militer sangat besar. Mereka menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis dan progresif.

Move Forward Party inilah yang menjadi bentuk keinginan itu. Setelah menguasai parlemen, Pita Limjaroenrat, anak muda pemimpin partai tersebut, tidak dapat dengan mudah mengambil alih tampuk kekuasaan perdana menteri dari junta militer. Perlu kerja keras untuk melawan skenario yang sebelumnya sudah disiapkan Prayuth Chan-ocha, perdana menteri saat ini juga pemimpin Kudeta Militer Thailand 2014.

Pada abad ke-21 ini, Thailand telah mengalami dua kali kudeta oleh militer. Keduanya banyak mengubah tatanan politik di sana. Dimulai pada tahun 2006 sebagai kudeta pertama yang membatalkan pemilu pada waktu itu. Pemilu lantas diundur ke tahun berikutnya.

Setelah dua kali pemilu, yaitu 2007 yang dimenangkan Partai Demokrat dan 2011 yang dimenangkan Pheu Thai, Yingluck Shinawatra sebagai perdana menteri digulingkan oleh militer pimpinan Prayuth Chan-ocha pada tahun 2014 yang lagi-lagi membatalkan pemilu pada tahun tersebut.

Berbeda dengan kudeta pertama yang diundur ke tahun berikutnya, kali ini militer mendeklarasikan perdana menteri mereka, yakni Prayuth Chan-ocha, tanpa pemilihan umum hingga akhirnya beliau benar-benar secara demokratis menjadi perdana menteri setelah terpilih pada pemilu 2019.

Saat menjadi perdana menteri, Prayuth sempat mengubah konstitusi pada 2017 dengan mengubah hak memilih perdana menteri yang sebelumnya dipilih oleh 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi DPR bersama 250 anggota Senat. Perubahan ini tampak mengubah angka saja, tetapi perlu diketahui bahwa senat dipilih oleh militer. Ini berarti partisipasi publik terhadap pemilihan perdana menteri menjadi tidak seratus persen akibat intervensi militer melalui senat. Maka dari itu, efek perubahan ini terasa di pemilu 2023 ini.

Perubahan tadilah yang menyulitkan Pita untuk menjadi perdana menteri meskipun sudah menguasai parlemen. Jumlah suara yang diperlukan untuk menjadi perdana menteri adalah 50% + 1 dari 750 gabungan DPR dan Senat. Artinya Pita memerlukan 376 suara yang mendukungnya.

Beberapa partai sudah mendeklarasikan bergabung untuk mendukung Pita, diantaranya Move Forward dengan 151 suara, Pheu Thai, partainya keluarga Shinawatra, dengan 141 suara, Prachachat 9 suara, Thai Sang Thai 6 suara, Sereeruamthai 1 suara, dan Fair Party 1 suara, sehingga jumlah seluruh suara yang dimiliki Pita saat ini adalah 307 suara. Dia memerlukan 69 suara lagi.

Atas kekurangan suara itu, Pita tentu perlu mencari dukungan dari partai pemerintah, partai-partai pendukung Prayuth, karena agak mustahil jika Pita mengandalkan suara Senat yang jelas-jelas didesain bukan untuk mendukungnya.

Masih ada waktu untuk Pita mengumpulkan dukungan sebelum pemilihan perdana menteri. Salah satu opsinya, Pita dapat meminta dukungan Bhumjaithai yang memiliki 71 suara. Itu jumlah yang menutupi kekurangan 69 suara, tetapi melihat kejadian saat debat ketika kedua partai itu berkonflik, akan sulit untuk membujuk Bhumjaithai berbalik mendukungnya.

Jika Pita gagal mencari dukungan, skenario yang mungkin adalah terbentuknya pemerintahan oleh Pheu Thai atau justru pemerintahan dari partai-partai pemerintah yang saat ini suaranya minoritas. Pheu Thai dapat saja menang dengan dukungan dari partai-partai yang gagal Pita bujuk. Namun, skenario ini kecil kemungkinannya mengingat janji Pheu Thai untuk mendukung Pita.

Jika melihat skenario kedua, yakni pemerintahan dipimpin koalisi partai-partai pemerintah, itu mungkin saja karena suara Senat besar kemungkinannya mendukung mereka. Namun, seperti yang dialami Pita, mereka juga perlu mendapat dukungan dari partai yang berseberangan. Yang pasti, kecil kemungkinannya untuk Prayut kembali terpilih karena suara partainya, United Thai Nation, hanya mendapat 36 suara, kalah oleh partai koalisi, yaitu Bhumjaithai.

Dalam politik, partai dengan suara terbanyak memiliki kekuatan yang lebih besar untuk memilih sosok yang mereka dukung, maka Prayuth bukan salah satunya.

Banyak skenario yang mungkin, pemaparan di atas hanya kemungkinan yang terkuat. Masih banyak waktu untuk Pita dan Bhumjaithai bersaing mencari dukungan, ataupun Pheu Thai berubah pikiran. Panggung politik adalah tempat bermanuver politisi.