Esai,  Tokoh

Mengulas Profil Lima Tokoh Yang Tengah Viral Di Kanal Media Sosial

Fauzan Ibnu Hasby

 

Sumber: Wikipedia

Akhir-akhir ini tengah kembali viral sebuah foto yang sebenarnya sudah begitu usang dalam arsip negara Republik Indonesia. Foto tersebut menunjukkan 5 orang tokoh yang juga disebut sebagai seorang pahlawan kemerdekaan.

Foto tersebut menjadi viral setelah banyak akun tiktok juga akun instagram membuat sebuah video pendek yang menampakkan foto kelima tokoh tersebut. Yang menjadi sorotan terhadap foto tersebut adalah keadaan foto, serta pose dari kelima tokoh tersebut ketika difoto itu. Kebanyakan dari akun-akun tiktok dan instagram membuat foto itu menjadi bagian dari video sebagai footage paling akhir pada transisi video pendeknya.

Tak hanya itu, dengan kreatifitas serta ciri khas dari konten tiktok dan instagram, foto tersebut diiringi sound yang menarik sehingga membuat seolah-olah foto tersebut memberikan kehebatan yang begitu luar biasa pada setiap yang melihatnya.

Karena viralnya wajah-wajah tokoh tersebut, akhirnya banyak pula video-video lain yang mencoba mengedukasi bahwa siapa sajakah kelima tokoh tersebut. Tak hanya itu, beberapa video lain juga mencoba memberikan penjelasan apa yang tengah dilakukan kelima tokoh tersebut. Walau sebelumnya memang semua orang banyak tahu bahwa foto itu diambil ketika pertemuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Pertemuan itu bukan hanya sebuah pertemuan saja, lebih dari itu pertemuan tersebut merupakan sidang dewan keamanan PBB di tahun 1947. Kemudian, indonesia diwakili oleh beberapa tokoh yang kini tengah viral tersebut. Mereka adalah Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, Sumitro Djojohadikusumo, Charles Tambu, dan Sudjatmoko.

Kelima tokoh tersebut mewakili indonesia untuk menyelesaikan sebuah persoalan terkait keamanan Indonesia. Dalam hal ini, sidang tersebut digelar untuk mencapai jalan keluar dari konflik militer yang terjadi antara Indonesia dan Belanda, yang mana konflik tersebut terjadi karena Belanda yang melancarkan agresi militer I ke Indonesia pada 21 Juli 1947.

Selanjutnya, setelah adanya agresi militer yang dilancarkan Belanda tersebut lahirlah sidang keamanan yang dimaksud pada tahun 1947 tersebut. Lahirnya sidang ini juga berkat dorongan dari dunia internasional. Hal itulah yang kemudian menjadi latar belakang diselenggarakannya sidang tersebut.

Kemudian apa yang dilakukan kelima tokoh tersebut pada sidang keamanan PBB itu? Kelima tokoh yang telah disebutkan di atas tentu memiliki misi menjadi delegasi Indonesia di sidang tersebut. Misi yang diembankan pada kelimanya adalah mendapatkan kembali kedaulatan Republik Indonesia pada saat itu di depan mata dunia internasional. Karena pada dasarnya, hal ini juga dilatarbelakangi oleh agresi militer yang dilakukan Belanda pasca proklamasi.

Tak hanya itu, delegasi Indonesia tersebut juga menuntut adanya pertanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh Belanda sebagai balasan yang diminta oleh Indonesia. Namun dalam hal ini, Sutan Syahrir yang diberi kesempatan menjadi pembicara menyatakan permintaannya pada publik sidang terkait solusi perdamaian.

Meski begitu, di tengah kebijakannya sebagai pembicara pada saat itu tak dapat menutup mata untuk juga ikut menuntut agar Amerika menghentikan agresi militernya terhadap Indonesia. Karena menurutnya hal itu telah merusak kedaulatan negara Indonesia yang padahal baru saja merdeka.

Sidang yang berlangsung di New York, Amerika Serikat tersebut pada akhirnya berjalan dengan baik dan mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai hasil atau keputusan dari sidang tersebut. Pertama, Indonesia diminta oleh PBB untuk membuat laporan yang sesungguhnya terkait keadaan Indonesia. Sebab pada saat itu, Belanda secara langsung menuduh bahwa Indonesia merupakan negara dengan pemerintahan ilegal yang dibentuk oleh Jepang. Kedua, Indonesia diminta untuk membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang akan memberikan jasa-jasa baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian yang tengah kembali terjadi antara Indonesia dan Belanda. KTN ini nantinya yang akan membantu menyelesaikan permasalahan terkait konflik tersebut. Adapun anggota yang menjadi bagian dari KTN tersebut adalah Amerika Serikat, Belgia, dan Australia.

Selanjutnya, perlu diketahui mengapa ketiga negara tersebut yang terpilih menjadi negara-negara yang menjadi bagian dari KTN ini. Pertama, Amerika Serikat terpilih karena regulasi yang telah diberlakukan pada proses pembentukan KTN ini, yang mana pada proseduralnya kedua negara yang telah terpilih berhak memilih satu negara untuk juga dijadikan anggota pada keanggotaan KTN ini. Hasilnya, kedua negara yang sudah terpilih lebih dulu, yakni Belgia dan Australia akhirnya memilih Amerika Serikat sebagai salah anggota pada KTN tersebut.

Kedua, Belgia merupakan negara sekutu kuat dan merupakan teman lama dari Belanda. Dalam hal ini, Belgia dipilih secara langsung atas permintaan pihak Belanda dengan tujuan agar Belanda juga dapat lebih mudah menyalurkan apa yang menjadi permintaannya pada KTN ini.

Ketiga, negara yang juga cukup dekat dengan Indonesia, yakni Australia. Sebagaimana dikatakan dalam beberapa literatur sejarah bahwa Australia merupakan negara yang melaporkan secara langsung kejadian agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia ke dewan keamanan PBB. Dengan begitu, Australia dianggap sebagai salah satu negara yang berhak memiliki jasa-jasa baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Setelah melewati proses yang cukup panjang pasca sidang dewan keamanan PBB di New York, Amerika Serikat saat itu akhirnya terbentuklah KTN tersebut pada 26 Agustus 1947. Dengan beberapa tugas yang diembankan.

Adapun beberapa tugas yang perlu diselesaikan oleh ketiga negara anggota KTN adalah, yang pertama membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secara damai, kedua membantu untuk mendekatkan kedua belah pihak demi tercapainya hubungan yang baik pada bidang militer dan politik, dan ketiga mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda pada pertemuan Renville.

Setelah mengulas peristiwa yang terjadi dari latar belakang sebuah foto yang viral tersebut, penulis akan coba kembali menguraikan profil dan siapa para tokoh nasional tersebut.

Salim sang diplomat ulung yang menguasai 7 bahasa asing

Sumber: Blogspot.com

Haji Agus Salim merupakan tokoh nasional yang memiliki nama asli Masyhudul Haq tersebut lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 8 Oktober 1884. Salim kecil lahir dari pasangan Soetan Salim dan Siti Zainab. Ayahnya merupakan mantan Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau.

Masa pendidikannya dia tempuh sejak sekolah dasar di Europeesche Lagere School (ELS). Sekolah tersebut merupakan sekolah yang dikhususkan bagi anak-anak Eropa. Tak berlama-lama di sekolah tersebut hingga sampai 1897, Salim melanjutkan pendidikannya ke Hoogere Burgerschool (HBS) di Batavia. Tak hanya itu, setelah lulus Salim sempat dinobatkan sebagai lulusan terbaik HBS se-Hindia Belanda kala itu. Salim muda kala itu masih berumur 19 tahun.

Dalam segi karir, Salim merupakan seorang penerjamah sekaligus pembantu notaris. Itu dilakukannya sebagai pekerjaan pertamanya setelah lulus dari dunia pendidikan formal. Pekerjaan pertamanya tersebut dilakukannya pada sebuah Kongsi Pertambangan di Indragiri. Pekerjaan itu merupakan opsi lain yang diambil Salim setelah dirinya ditolak untuk mendapatkan beasiswa yang diberikan secara sukarela oleh R.A Kartini saat itu.

Kemudian di tahun 1906, Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk melakukan pekerjaan sebagai duta besar Belanda. Tak hanya melakukan sebuah pekerjaan, pada periode ini dirinya juga berguru pada pamannya yakni Syaikh Ahmada Khatib. Syaikh Ahmad Khatib memang dikenal sebagai guru dari para tokoh yang berasal dari Minangkabau yang tengah hijrah ke Mekkah. Beliau juga merupakan ulama besar pada masa itu dengan bukti karangan kitabnya pada bidang fikih dan Hukum Islam (Ushul Fiqih).

Pada tahun 1915 Salim kemudian terjun ke dunia Jurnalistik dengan bekerja di Harian Neratja sebagai Wakil Redaktur. Sebelum akhirnya diangkat menjadi Ketua Redaksi. Karirnya di bidang tersebut terus berlanjut hingga mengantarkannya menjadi Pemimpin Harian Hindia Baroe di Jakarta.

Tak hanya itu, dirinya juga sempat mendirikan surat kabar yang bernama Fadjar Asia. Dilanjutkannya pula karir Jurnalistiknya itu dengan menjadi seorang Redaktur Harian Moestika di Yogyakarta. Bersamaan dengan itu dirinya juga membuat kantor Advies en Informatie Bureau Penerangan Oemoem (AIPO). Pada masa inilah Salim juga mulai terjun ke dunia politik bersama Sarekat Islam yang menjadikannya sebagai pemimpin kelompok tersebut.

Dalam hal ini, sebenarnya awalnya Salim ditugasi oleh pemerintahan Belanda saat itu untuk memata-matai Sarekat Islam. Karena diduga organisasi politik tersebut mempunyai sikap radikalisme.

Alih-alih menjadi seorang mata-mata, Salim justru membelot dan menjadi bagian dari organisasi tersebut. Kegemilangannya di dunia politik juga tak hanya mengantarkannya pada Sarekat Islam saja, kiprah politiknya dilanjutkan di Jong Islamieten Bond (JIB), organisasi tersebut juga bergerak di keagaamaan dan menghimpun pemuda pemudi Islam di Hindia-Belanda saat itu.

Karena kegemilangannya di dunia Jurnalistik dan pendapat-pendapatnya yang digalakan saat dirinya berada di Sarekat Islam, Salim akhirnya banyak ditunjuk untuk mengemban tugas dalam hal diplomasi Negara Indonesia pada saat itu. Hal itu juga dilatarbelakangi oleh kemampuannya dalam menguasai 7 bahasa asing. Rinciannya adalah Bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Turki, dan Jepang.

Selain bergerak di organisasi-organisasi di atas, Salim juga mulai masuk merangsek menjadi tokoh nasional setelah dirinya menjadi bagian dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tak hanya itu, dirinya juga pernah menjadi bagian kecil dari Panitia Sembilan yang merupakan panitia kecil untuk perumusan UUD RI.

Pasca proklamasi, karir politiknya mengantarkan Salim sempat berkiprah di bidang pemerintahan. Buktinya adalah ketika dirinya sempat menjabat sebagai menteri di beberapa kabinet. Pada saat kabinet Syahrir I dan Syahrir II, dirinya ditunjuk sebagai menteri muda luar negeri (1947-1949).

Perannya sebagai diplomat ulung dimulai ketika dirinya ditugasi untuk melakukan diplomasi pada perundingan Pendahuluan di Jakarta yang membuat dirinya ditempatkan sebagai perwakilan dari Indonesia. Perundingan tersebut bertujuan untuk melerai konflik Indonesia-Belanda.

Dalam perundingan pertamanya, diplomasi yang dilakukan Salim lahir dari pernyataannya dalam menyanggah pernyataan pihak Belanda saat itu. Dimana Belanda menyatakan bahwa Indonesia masih menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Hal itu dibantah Salim saat perundingan tersebut dengan membeberkan fakta Belanda telah kalah dan menyerah pada Jepang pada tahun 1942. Dengan begitu, menurutnya Belanda sudah tak memiliki hak lagi terhadap Indonesia.

Diplomasinya yang lain juga dilakukannya dengan baik saat dirinya ditugasi sebagai perwakilan Indonesia di timur tengah. Hal itu dilakukannya saat dirinya telah menjadi Menteri Luar Negeri saat itu. Diplomasi yang dilakukan saat itu bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan Republik Indonesia di beberapa Negara yang terletak di Timur Tengah.

Berkat kepiawaiannya berbahasa Arab yang baik dan benar, maka Indonesia kembali mendapatkan kedaulatannya yang berbentuk pengakuan secara formal dari Mesir, Lebanon, dan Suriah saat itu. Ini dianggap sebagai prestasi yang luar biasa bagi Indonesia kala itu, karena berhasil mendapatkan kedaulatan secara penuh di mata dunia internasional.

Setelah diplomasi itu, Salim sebagai menteri luar negeri saat itu kembali ditugasi untuk mendampingi Sutan Syahrir guna menjadi perwakilan Indonesia di Lake Success, Amerika Serikat pada perundingan dewan keamanan PBB. Perundingan tersebutlah yang dimaksud sebagai diplomasi yang mengantarkan kedaulatan Indonesia semakin kuat di mata internasional. Sebab persengketaan dengan Belanda merupakan persoalan yang tengah diselesaikan pada kesempatan ini.

Selanjutnya, untuk menyelesaikan persoalan pada perjanjian Renville, Salim kembali diutus untuk mewakili Indonesia saat itu bersama dengan Amir Sjarifuddin, Ali Sastroamidjojo, Mohammad Roem, Ir. Djuanda, dr. Jo Leimena dan Mr Johannes Latuharhary. Perjanjian itu masih bertujuan untuk menyelesaikan agresi militer II yang hendak ditempuh Belanda.

Hingga pada saat itu, sebenarnya Salim dikabarkan merasa bahwa perjanjian tersebut tak ada gunanya, karena Belanda telah merumuskan untuk menempuh jalur militer dan kembali menjajah Indonesia.

Kemudian, prasangka Salim terbukti benar. Beberapa negara seperti Burma, India, dan Pakistan yang kala itu baru merdeka melayangkan protes pada Belanda terhadap agresi militer II yang akan mereka lakukan. Hal itu sekaligus menyusul pengakuan secara de jure yang dilakukan oleh Mesir, Suriah, dan Lebanon terhadap Indonesia.

Setelah melakukan beberapa diplomasi yang terbilang berhasil dan memberikan kontribusi besar bagi negara, Salim yang sudah semakin renta dengan usianya melawat ke Amerika bersama istrinya untuk menghabiskan masa tuanya.

Selepas itu dirinya pensiun dari jabatan terakhirnya sebagai menteri luar negeri. Di masa pensiunnya, Salim menghabiskan sisa hidupnya untuk menulis. Beberapa karya tulisnya adalah Riwayat Kedatangan Islam Di Indonesia, Dari Hal Ilmu Quran, Muhammad voor en na de Hijrah, Gods Laste Boodschap, Jejak Langkah Haji Agus Salim (merupakan buku yang mengumpulkan karya tulisnya semasa hidup dan dibukukan oleh para kolega terdekatnya).

Salah satu hal unik yang dimiliki Salim ketika masa tua dan sudah memiliki keturunan adalah ketika dirinya memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah formal saat itu. Menurutnya, anak-anaknya lebih baik belajar membaca dan menulis dengan diajarkan di rumah oleh dirinya dan istri. Karena dengan sekolah formal, dirinya khawatir tersusupi budaya serta pemikiran dari para penjajah saat itu.

Sebagai seorang tokoh, Salim akhirnya dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961. Penetapan itu dilakukan melalui keputusan Presiden Indonesia Nomor 657 tahun 1961. Salim sang diplomat ulung tersebut akhirnya meninggal dunia pada tanggal 4 November 1954, dua tahun sebelum dirinya dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional.

Syahrir The Smilling Diplomat

Sumber: Wikipedia

Sutan Syahrir adalah salah satu dari kelima tokoh yang fotonya viral di kanal media sosial akhir-akhir ini. Syahrir merupakan anak yang lahir dari pasangan Muhammad Rasad dengan gelar Maharaja Soetan bin Leman dan gelar Soetan Palindih di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat dan Siti Rabiah yang berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Syahrir kecil lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Syahrir juga merupakan bagian dari keluarga ningrat yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Ayahnya merupakan penasehat Sultan Deli di Kesultanan Deli, Sumatera Utara serta menjabat sebagai penasehat Kepala Jaksa (landraad) di Medan.

Dia juga memiliki saudara perempuan yang bernama Rohana Kudus. Saudaranya ini juga merupakan aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka saat itu. Tak hanya itu, dirinya juga memiliki saudara laki-laki yang bernama Soetan Sjahsam, seorang makelar saham pribumi paling berpengalaman pada masa itu. Terakhir, dia juga bersaudara kandung dengan Soetan Noeralamsjah yang merupakan seorang jaksa dan politikus Partai Indonesia Raya (Parindra).

Dalam masa pendidikannya, Syahrir mulai mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar (ELS) Sekolah Menengah (MULO). Pada saat sekolah menengah, sekolah yang diduduki Syahrir saat itu merupakan sekolah menengah terbaik di Medan. Karena sekolah di sana, Syahrir akhirnya jadi mengenal berbagai buku-buku asing serta novel-novel Belanda.

Tak hanya bersekolah, dia juga dikenal sebagai anak muda yang gemar mengamen selepas sekolah di siang hari. Bila malam tiba, dirinya sering mengamen di Hotel De Boer yang merupakan hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa.

Setelah lulus dari sekolah menengah (MULO), dirinya melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Lanjutan Atas (AMS) di Bandung. Tak hanya bersekolah, di sana Syahrir bergabung dengan Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia (Batovis) yang membuat dirinya sebagai sutradara saat itu.

Tak hanya berperan menjadi sutradara, Syahrir juga kerap menjadi seorang penulis skenario, bahkan aktor sekaligus. Yang luar biasa pada periode ini, hasil dari keuntungan pentas seni tersebut dia gunakan untuk membiayai sekolah yang tengah didirikannya, yakni Tjahja Volksuniversiteit (Cahaya Universitas Rakyat) di Bandung bersama beberapa rekannya, yakni Subagio, Hamdani, dan juga Budiono yang menjadi pengajar di lembaga tersebut. Sasaran murid yang dapat menimba ilmu di lembaga tersebut adalah anak-anak buta huruf dari keluarga yang kurang mampu.

Saat mengenyam pendidikan di AMS, Syahrir dikenal sebagai murid yang aktif. Tak hanya belajar di kelas, Syahrir juga aktif ikut banyak kegiatan debat di klub debat dan organisasi-organisasi yang ada di sekolahnya itu.

Sebagai salah satu pendiri lembaga pendidikan yang juga berfokus pada kegiatan sosial, Syahrir membuat lembaga tersebut tetap akhirnya menjadi pada bidang politik. Ketika saat itu tengah ramai pemuda yang terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, Syahrir justru menjadi bagian dari sepuluh orang pemuda penggagas penghimpunan pemuda nasionalis, Jong Indonesie.

Kemudian, perhimpunan tersebut berubah nama menjadi Pemuda Indonesia, yang mana perhimpunan inilah yang nantinya menjadi motor pergerakan penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres tersebut juga yang akhirnya melahirkan kongres monumental, yakni mencetuskan Sumpah Pemuda di tahun 1928.

Sebagai mahasiswa yang aktif kala itu, Syahrir dikenal sebagai pemimpin Redaksi Majalah Himpunan Pemuda Nasionalis oleh para polisi di Bandung. Pasalnya, menurut beberapa kabar menyebutkan bahwa Syahrir muda kerap dikejar-kejar oleh polisi karena dirinya yang begitu bandel terus-terusan membaca koran yang menyangkut dengan PKI, yang mana hal itu begitu dilarang untuk dibaca oleh pelajar saat itu.

Setelah masa-masa pendidikannya usai di Indonesia, Syahrir melanjutkan pendidikannya ke Negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Pada periode ini, Syahrir banyak berkutat dengan teori-teori Sosialisme. Di sana dia akrab dengan Salomon Tas yang merupakan ketua Klub Mahasiswa Demokrat.

Tak hanya mengenal Salomon, dirinya juga mulai mengenal seorang perempuan yang kelak menjadi salah satu istrinya, yakni Maria Duchateau. Pernikahannya bersama wanita itu tak berlangsung lama, hingga kemudian Syahrir kembali menikah dengan Poppy yang merupakan kakak tertua dari Soedjatmoko yang juga merupakan seorang diplomat dan Miriam Boediarjo yang merupakan pakar ilmu politik di Indonesia.

Selain aktif dalam dunia sosialis, Syahrir juga kerap aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) bersama Bung Hatta yang merupakan pimpinannya saat itu. Perhimpunan tersebut merupakan organisasi yang mewadahi pelajar Hindia yang berada di Belanda saat itu.

Pada tahun 1931, Syahrir kembali ke tanah air untuk mencoba terjun dalam pergerakan nasional. Dalam hal ini, Syahrir segera bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebelumnya didirikan oleh Soekarno. Namun, pada periode bergabungnya Syahrir, PNI telah berganti nama menjadi PNI Baru yang kemudian diketuai olehnya. Hal ini dilakukannya karena dirinya yang memiliki latar belakang dalam duni proletar sebelumnya.

Tak hanya itu, Syahrir juga bergabung dalam pergerakan buruh. Dalam pergerakannya di sana, Syahrir banyak menulis tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat dan banyak berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Hal itulah yang akhirnya membuat Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia pada Mei 1933.

Pergerakannya di tanah air bersama PNI Baru saat itu mengantarkan banyak pandangan dari para polisi kolonial saat itu. Hatta yang juga telah pulang ke tanah air dan bergabung bersama Syahrir di PNI Baru dianggap lebih radikal dibanding PNI yang sempat diusung Soekarno sebelumnya.

Karena takut akan revolusioner baru yang dilakukan oleh PNI Baru, pemerintah kolonial akhirnya menangkap, memenjarakan, serta mengasingkan Syahrir dan Hatta serta beberapa pemimpin di PNI Baru ke Boven-Digoel yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Papua.

Hampir setahun di kawasan malaria tersebut, Syahrir dan Hatta dipindahkan ke Banda Neira yang merupakan salah satu pulau terpencil yang berada di Kabupaten Maluku Tengah. Di sana, Syahrir dan Hatta harus menyelesaikan masa pembuangannya selama enam tahun.

Kemudian, di masa kependudukan Jepang Syahrir juga memberikan banyak gerakan bagi Indonesia. Di masa itu, Syahrir lebih dikenal sebagai salah satu pencetus gerakan bawah tanah yang akan merebut kemerdekaan Indonesia.

Sementara Soekarno dan Hatta bekerjasama dengan Jepang, Syahrir justru melakukan gerakan bawah tanah dengan gerakan anti-fasis. Karena menurutnya, Jepang diyakinkan tak akan memenangkan perang. Oleh karena itu, selagi melihat kemungkinan tersebut, gerakan ini perlu mempersiapkan diri untuk merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Gerakan bawah tanah tersebut terdiri dari para penggerak PNI Baru yang terdiri dari para mahasiswa progresif saat itu yang masih memperjuangan gerakan PNI baru sebagai kader-kadernya.

Situasi yang berasal dari sangkaan itu akhirnya menemukan titik terang, dimana Syahrir bersama gerakan bawah tanahnya mengetahui bahwa Jepang telah terpojokkan pada perang tersebut. Berita-berita yang masuk lewat radio dalam negeri memang sangat terbatas saat itu. Itulah yang melatarbelakangi harus adanya gerakan bawah tanah yang bergerak secara sembunyi-sembunyi bahkan untuk mengetahui informasi terkait kekalahan Jepang di luar negeri. Baru kemudian, berita-berita tersebut ia sampaikan pada Hatta saat itu.

Pada tanggal 15 Agustus, Syahrir bersama gerakan bawah tanahnya mendesak Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari tangan Jepang. Karena menurutnya sesuai dengan berita yang didengarnya bahwa Jepang dikatakan sudah menyerah dalam perang di luar negeri.

Namun di sisi lain, Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui kabar berita tersebut tidak merespon dengan positif sesuai apa yang diharapkan para pemuda gerakan bawah tanah tersebut. Bahkan Soekarno dan Hatta malah menunggu keputusan serta pertimbangan dari pemerintah Jepang yang ada di Indonesia serta perlu melalui prosedural Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang saat itu merupakan bentukan Jepang.

Dari PPKI, rencananya Indonesia akan dimerdekakan pada tanggal 24 September 1945. Hal itulah yang membuat Soekarno akhirnya diculik ke Rengas Dengklok pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pemuda untuk didesak sesegera mungkin memproklamirkan kemerdekaan.

Masuk pada masa revolusi, Syahrir juga kembali menjadi salah satu tokoh yang banyak dikagumi. Dalam hal ini, Sutan Syahrir bersama Tan Malaka merupakan dua tokoh yang dinilai dari noda kolaborasi pemerintah fasis Jepang.

Meski kemudian, kedua tokoh ini bertentangan jalan dalam memperjuangkan kedaulatan republik. Namun, saat itu banyak juga yang menganut pemikiran mereka dari kalangan republik.

Dalam hal ini Syahrir menulis salah satu buku yang disebut-sebut sebagai mahakaryanya. Pada masa yang dinilai sebagai masa genting itu, Syahrir menulis Perjuangan Kita. Tulisan ini merupakan sebuah peta persoalan dalam revolusi Indonesia. Tak hanya mengulas terkait hal itu, tulisan ini juga sekaligus memberikan analisis ekonomi-politik dunia pasca Perang Dunia II. Tulisan itu kerap dianggap sebagai salah satu peta guna mengemudikan kapal Republik Indonesia di tengah badai revolusi.

Dalam tulisannya pada Perjuangan Kita, terlihat Syahrir begitu berseberangan dengan Soekarno. Bila Soekarno amat terobsesi dengan persatuan dan kesatuan, Syahrir justru mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan itu terlalu formal, taktis, dan insidentil. Menurutnya, persatuan semacam itu justru akan terasa sakit dan mencekik. Dia juga menganggap bahwa proses agitasi yang dilakukan Soekarno saat itu sama sekali tak membawa kejernihan.

Tulisan ini merupakan manuskirp yang dibuat saat masa-masa pembuangannya di Boven Digoel dan Banda Neira. Menurut Ben Anderson yang merupakan sejarawan dan pakar politik dunia, Perjuangan Kita merupakan satu-satunya usaha untuk menganalisis secara efektif antara kekuatan domestik dan internasional. Hal itulah yang kemudian nantinya dapat mendorong kemerdekaan dan pandangan bagi Indonesia pada masa depan.

Hal itu terbukti akhirnya pada usia Syahrir yang tengah menginjak 36 tahun. Dirinya kemudian didukung para pemuda serta ditunjuk secara langsung oleh Soekarno sebagai formatur kabinet parlementer.

Pada saat itu, mulailah lakon Syahrir dalam memperjuangkan kedaulatan republik Indonesia. Hal itu juga terbukti dengan dirinya yang diangkat sebagai perdana menteri termuda di dunia, serta sekaligus merangkap menjadi menteri luar negeri dan menteri dalam negeri.

Salah satu yang paling mudah diingat bila membicarakan perihal Syahrir adalah penculikan yang dilakukan kepadanya. Ketika dirinya menjabat menjadi perdana menteri, tepatnya ketika kabinet Syahrir II yang bertugas direntang waktu 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946.

Penculikan Syahrir saat itu didasari oleh ketidakpuasan atas diplomasi yang dilakukan oleh Kabinet Syahrir II terhadap pemerintahan Belanda karena dinilai sangat merugikan perjuangan Bangsa Indonesia saat itu. Rencana penculikan Syahrir ini datang dari kelompok oposisi pada masa itu yakni Persatuan Perjuangan. Organisasi tersebut dibentuk untuk tujuan menyatukan seluruh organisasi-organisasi yang ada saat itu untuk menempuh kemerdekaan yang penuh bagi Indonesia.

Pada prinsipnya, Persatuan Perjuangan menginginkan kedaulatan penuh secara 100% untuk merdeka seperti apa yang telah dicetuskan oleh Tan Malaka. Sedangkan kabinet yang berkuasa saat itu hanya mengakui kedaulatan Jawa dan Madura saja. Hingga akhirnya penculikan tersebut terjadi pada tanggal 26 Juni 1946 di Surakarta. Pada saat itu, Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras, Boyolali.

Namun tak berlangsung lama, pada akhirnya Soekarno berhasil menekuk para kelompok penculik tersebut dan berhasil mengembalikan Syahrir pada saat itu.

Membicarakan Syahrir, maka harus membicarakan bagaimana dirinya begitu hebat dalam hal diplomasi bagi Indonesia. Pasca penculikan, jabatannya sebagai perdana menteri sempat dicabut oleh Soekarno dan dijadikan sebagai menteri luar negeri. Tak lama setelah itu, pada 2 Oktober 1946 Syahrir kembali diangkat menjadi perdana menteri oleh Soekarno. Hal itu dilakukan agar Syahrir dapat melanjutkan urusan perihal perjanjian Linggarjati saat itu.

Mengenai Syahrir, dirinya memang dikenal sebagai salah satu penyeimbang kabinet atau pemerintahan. Dalam hal ini, banyak sekali pertentangan yang terjadi antara dirinya dan Soekarno. Namun justru pertentangan pendapat inilah yang menjadikannya sempurna. Sebab menurut beberapa cerita dikatakan bahwa Soekarno tanpa Syahrir, maka Soekarno akan terbakar dalam lautan yang telah dinyalakannya, yakni revolusi. Begitupun sebaliknya, tanpa Soekarno, Syahrir bukanlah apa-apa dan tak akan bisa berbuat banyak bagi negara.

Menurutnya, Soekarno memang pemimpin yang diakui rakyat saat itu. Maka untuk mendukung adanya revolusi itu memang diperlukan adanya Soekarno. Namun, semangat revolusi  itu juga harus diatur serta digiringnya pada jalan yang benar, agar nantinya energi yang telah dinyalakan Sokarno dengan semangat yang begitu besar itu tak merusak dirinya sendiri.

Berangkat dari sana, maka agar wajah rakyat tak menampilkan wajah bengis serta agar negeri Indonesia ini tak runtuh oleh kebengisannya sendiri, maka Syahrir mulai menjalankan siasatnya. Di pemerintahan, dirinya kemudian menjadi Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal legislatif saat itu. Sembari menjalankan tugasnya di sana, Syahrir juga kerap menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan sifat anti kekerasan.

Dengan siasat-siasat di atas, Syahrir juga tengah menunjukan pada dunia Internasional bahwa Indonesia memiliki revolusi yang dibangun atas perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis. Sebab kemudian pihak Belanda yang masih ngotot untuk bersengketa dengan Indonesia sering mengatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bengis, jahat, brutal, suka membunuh, merampok, dan tindak kekerasan yang lainnya. Mendengar propaganda yang diberikan oleh pihak Belanda, Syahrir kemudian menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri.

Kecerdikannya sebagai perdana menteri, Kabinet Syahrir I – Kabinet Syahrir III yang berlangsung dari 1945-1947 konsisten melakukan diplomasi untuk memperjuangan kedaulatan Republik Indonesia. Sebab baginya, Indonesia tak boleh melakukan hal konyol dengan melawan tentara sekutu dengan peralatan yang kalah dalam segi kecanggihannya.

Berkat usaha dari diplomasi-diplomasi yang dilakukannya akhirnya berbuah kemenangan sementara bagi Indonesia. Buktinya adalah ketika Inggris sebagai pemimpin dari tentara sekutu di wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk berunding dengan pemerintah Republik. Hal itu berarti menunjukan secara de facto bahwa Inggris dan tentara sekutu telah mengakui eksistensi pemerintah Republik Indonesia.

Setelah menempuh banyak diplomasi yang lebih berliku lagi, dengan Belanda yang terus menerus melakukan agresi militernya, Syahrir kemudian diutus menjadi perwakilan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan terkait sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada sidang dewan keamanan PBB di Amerika Serikat bersama Agus Salim.

Pada kesempatan inilah Syahrir sang diplomat itu menjadi salah satu juru bicara perwakilan dari Indonesia untuk melakukan pidatonya di depan mata dunia internasional pada saat itu. Di hadapan semua orang di sidang tersebut, Syahrir menguraikan bagaimana Indonesia yang berabad-abad hanya berperadaban aksara akibat dieksploitasi oleh kolonial.

Tak hanya itu, dalam pidatonya Syahrir juga mematahkan argumen-argumen yang sebelumnya dikatakan oleh perwakilan Belanda, yakni Eelco Van Kleffens seorang diplomat dari Belanda. Karena hal itulah akhirnya PBB mendesak Belanda untuk memberikan persoalan ini pada PBB dan bukan hanya persoalan yang mesti diurusi oleh negeranya saja.

Setelah ini, Kleffens dianggap gagal melakukan diplomasi untuk mewakili Belanda di mata dunia. Lebihnya, dia juga dianggap begitu lemah karena kalah secara telak oleh seorang diplomat yang begitu masih muda dan berasal dari negeri yang baru saja merdeka.

Akhirnya, Syahrir pun populer di kalangan para wartawan yang tengah meliput sidang tersebut. Hingga beberapa surat kabar menyebut Syahrir sebagai The Smilling Diplomat.

Setelah selesai menjabat sebagai perdana menteri, Syahrir diangkat menjadi penasehat Soekarno sekaligus seorang Duta Besar Keliling. Di tahun 1948, Syahrir juga mendirikan Partai Sosialis Indonesia sebagai opsi pilihan di tengah beberapa partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional.

Meski bergerak sebagai gerakan kiri, dan menganut pada pemikiran Marx Engels dan Uni Soviet tidak serta merta menjadikan partainya ini mirip seperti Soviet. Menurutnya, sosialisme itu tetap menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dengan mengakui persamaan derajat antar manusia.

Pada pemilihan umum 1955, hubungan Syahrir dengan Soekarno memburuk setelah kasus PRRI tahun 1958. Kasus tersebut adalah perseteruan antara pejabat daerah dengan pemerintah pusat pada saat itu.

Pada akhirnya PSI dibubarkan dua tahun setelahnya oleh pemerintah. Di tahun 1962 Syahrir akhirnya ditangkap tanpa diadili terlebih dahulu sampai dirinya menderita stroke. Sebelum akhirnya Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Di Swiss saat dirinya berobat, Syahrir meninggal dunia di sana pada 9 April 1966.

Dirinya juga meninggalkan karya tulis yang telah ditulisnya semasa hidup. Beberapa diantaranya adalah Pikiran dan Perjuangan, Pergerakan Sekerja, Perjuangan Kita, Indonesische Overpeinzingen, Renungan Indonesia, Out of Exile, Renungan dan Perjuangan, Sosialisme dan Marxisme, Nasionalisme dan Internasionalisme, dan Sosialisme Indonesia Pembangunan.

Soetan Syahrir diangkat menjadi pahlawan nasional pada 9 April 1966 melalui Keppres Nomor 76 tahun 1966.

Ekonom paling berpengaruh di masa orde lama dan orde baru, Sumitro Djojohadikusumo

Sumber: Wikipedia

Salah satu dari kelima tokoh yang lain di atas adalah Sumitro Djojohadikusumo. Sumitro kecil lahir di Kembumen, Jawa Tengah pada tanggal 7 Mei 1917. Sumitro merupakan anak sulung dari Margono Djojohadikusumo yang merupakan pendiri Bank Negara Indonesia. Sebelumnya ayahnya ini merupakan pegawai kelas menengah dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Serupa dengan dua tokoh sebelumnya, Sumitro juga memulai pendidikan dasarnya di sekolah dasar saat itu yakni Europeesche Lagere School (ELS). Kemudian dirinya melanjutkannya di Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren di Banyumas, yang mana sekolah ini merupakan sekolah pendidikan bagi calon pegawai-pegawai bumiputra pada zaman Hindia Belanda.

Selanjutnya di tahun 1935, Sumitro muda melanjutkan pendidikannya di luar Hindia Belanda. Dirinya hijrah ke Rotterdam Belanda. Tepatnya bersekolah di Sekolah Tinggi Ekonomi (Nederlandsche Economische Hogeschool). Setelah mendapatkan gelar sarjana dari sekolah tinggi di Rotterdam, Sumitro kemudian sempat melanjutkan studinya di Universitas Paris selama setahun, itu terjadi di tahun 1937.

Selama melaksanakan pendidikannya di sekolah tinggi Rotterdam, dirinya kerap aktif dalam organisasi mahasiswa Indonesia yang bergerak dalam memperkenalkan seni budaya Indonesia di sana. Sumitro kemudian menyelesaikan pendidikannya di Rotterdam sebagai sarjana Ekonomi.

Karena perang dunia II masih bergejolak hingga akhir dari masa perang tersebut, Sumitro kerap turut membantu beberepa pelaut Indonesia yang terdampar di Rotterdam. Itu terjadi karena Perhimpunan Indonesia (PI) sedang ikut serta dalam perlawanan secara pasif lingkup gerakan bawah tanah Belanda pada saat itu.

Meski ikut membantu, bukan berarti Sumitro masuk dalam PI pada saat itu. Alasannya karena dalam PI saat itu ada beberapa tokoh Partai Komunis seperti Abdul Majid Djojodiningrat. Karena perang yang masih bergejolak saat itu, Sumitro memutuskan untuk tak pulang terlebih dahulu dari sana, justru dirinya lebih memilih untuk mempelajari ekonomi Indonesia pada saat itu.

Setelah itu Sumitro sempat menjadi perwakilan delegasi dari Belanda dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di London pada tahun 1946. Namun, kemudian akhirnya Sumitro pulang ke tanah air di tahun yang sama setelah merasa dikecewakan oleh pihak Belanda saat itu ketika jalannya pertemuan tersebut. Hal itu sebagaimana laporan dari pemerintah Britania Raya.

Ketika pulang ke Indonesia pada tahun yang sama, Sumitro kemudian diangkat menjadi staf dalam kabinet perdana menteri Sutan Syahrir dan ditempatkan sebagai Menteri Keuangan pada saat itu. Dalam periode itu pula, dirinya juga sempat diculik bersama Syahrir dan Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo pada peristiwa 3 Juli 1946.

Setelah kasus penculikannya tersebut selesai diurusi oleh pemerintah Soekarno pada saat itu, kemudian dirinya dipindahkan ke Amerika Serikat untuk ditugasi sebagai Wakil Ketua delegasi dan duta berkuasa penuh Ekonomi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jabatan ini dimilikinya hingga rentang tahun 1950an.

Ketika masuk masa revolusi, Angkatan Laut Kerajaan Belanda sempat memblokade laju perdagangan internasional ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Pada saat itu, Sumitrolah yang ditugasi untuk mencari cara melewati blokade tersebut. Kemudian salah satu tindakannya adalah mengirimkan sebuah kapal kargo dengan bendera Amerika Serikat.

Setelah kapal tersebut berlabuh dan berhenti di pelabuhan Cirebon, Angkatan Laut Kerajaan Belanda akhirnya menyita kapal tersebut. Tindakan inilah yang kemudian memicu amarah Amerika Serikat untuk pertimbangan peluncuran sebuah penyidikan terhadap kasus tersebut. Sesuai harapan Sumitro saat itu, akhirnya Belanda secara terpaksa melepaskan kapal tersebut. Karena harapannya memang untuk lebih mementingkan perhatian media luar dari pada nilai kapal kargo itu sendiri.

Setelah hal itu terjadi, Sumitro juga sempat menjalin kerjasama dengan Matthew Fox yang merupakan pebisnis dari Amerika Serikat. Kerjasama yang dijalin berawal dari penandatanganan kontrak untuk membuat perusahaan perdangan. Sumitro setuju dengan kerjasama tersebut guna memonopoli sebagian perdangan Indonesia dan Amerika Serikat selama sepuluh tahun.

Setelah Agresi Militer II yang dilakukan Belanda diluncurkan, Sumitro berhasil menjadi bagian dari delegasi Indonesia yang menyita perhatian dunia. Tak hanya itu, dirinya juga diundang untuk bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Robert A. Lovett.

Setelah pertemuan dengan Robert, Sumitro kemudian menggelar konferensi pers yang diliput oleh berbagai media Amerika Serikat yang melihat bagaimana Sumitro meminta Amerika Serikat untuk menghentikan Rencana Marshall untuk Belanda. Rencana tersebut merupakan program ekonomi skala besar yang dilakukan Amerika Serikat untuk membangun kembali ekonomi di negara-negara Eropa. Program tersebut dijalankan antara rentang tahun 1947-1951.

Pada delegasinya yang lain, Sumitro juga berperan pada Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Hagg, Belanda pada 2 Agustus – 6 November 1949. Pada konferensi tersebut dirinya ditugasi sebagai ketua panitia ekonomi dan keuangan.

Pada konferensi tersebut Sumitro membantah Belanda yang menuntut pengambilalihan hutan pada pemerintah Hindia Belanda sebesar 6 miliar gulden. Namun, menurut pandangannya  justru sebaliknya Belanda yang berutang sebesar 500 juta gulden ke Indonesia. Mengapa demikian, karena menurutnya uang tersebut dulunya digunakan untuk membiayai perang terhadap Indonesia. Maka secara langsung tidak masuk akal bila Indonesia harus melunasi hutang terhadap perang yang dilakukan pada negaranya sendiri.

Setelah perundingan panjang, akhirnya resmilah sebuah angka yang harus dilunasi Indonesia pada saat itu sebesar 4,3 miliar gulden, dan harus dilunasi hingga Juli 1964. Pada keputusan tersebut sebenarnya Sumitro masih tetap tidak setuju, namun pandangannya dianulir oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta yang kala itu menyetujui angka tersebut.

Setelah masa-masa diplomasi besar itu selesai, Sumitro kemudian ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan dan Industri di Kabinet Natsir, juga sebagai anggota dari Partai Sosialis Indonesia yang saat itu masih dipimpin Syahrir. Kebijakannya saat itu berfokus pada Industrialisasi yang mencakup penggunaan uang negara untuk membangun fasilitas industri di Pulau Jawa dan Sumatera dalam dua tahun. Termasuk juga merenovasi sejumlah pabrik yang sempat berdiri dan rusak pasca perang.

Setelah selesainya Kabinet Natsir, Sumitro kemudian melanjutkan karirnya sebagai dekan kedua Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (UI). Masa jabatannya terjadi di antara rentang tahun 1951-1957.

Selanjutnya, Sumitro kembali diangkat menjadi Menteri di Kabinet Wilopo sebagai Menteri Keuangan. Pada periode itu Sumitro mewajibkan seluruh pegawai Bank Indonesia merupakan pribumi asli Indonesia. Karena sebelumnya masih sangat banyak pegawai yang berasal dari Belanda yang menurutnya mereka tidak paham persoalan ekonomi.

Pada tahun 1953, Kabinet Wilopo jatuh dan Sumitro kembali ditunjuk sebagai salah satu bagian dari Kabinet yang diajukan oleh Burhanudin Harahap. Tetapi pada saat itu penunjukan Sumitro ditentang oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Akhirnya, Soemitro digantikan oleh Ong Eng Die dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

Selama masa itulah Sumitro kemudian menjelma menjadi pengkritik pemerintah dan menuduh bahwa kebijakan kabinet saat itu bertujuan untuk mengusir modal asing dari Indonesia. Setelah terjadi inflasi yang merajalela saat itu, Sumitro kembali diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Burhanudin Harahap pada 1955. Program Sumitro saat itu adalah mencakup pengurangan belanja pemerintah yang mengurangi defisit anggaran hingga kemudian inflasi yang terjadi pun mulai terkendali.

Di masa orde baru, Sumitro kembali diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I pada 10 Juni 1968. Di periode itu, dirinya mengimplementasikan kebijakan dagang yang bertujuan untuk mendorong ekspor dan menekan impor sebuah produk tertentu.

Kemudian di tahun 1973, Sumitro kembali diangkat menjadi Menteri Riset dalam Kabinet Pembangunan II. Namun tak lama berselang, karena adanya cekcok antara dirinya dengan Presiden Soeharto saat itu terkait program yang diajukan, akhirnya Sumitro diganti oleh B.J. Habibie dalam Kabinet Pembangunan III.

Sebagai seorang ekonom yang dianggap paling berpengaruh di Indonesia dari masa orde lama hingga orde baru, Sumitro juga sempat mendirikan beberapa usaha pribadinya sendiri. Salah satunya adalah Indoconsult Associate pada tahun 1967. Perusahaan tersebut merupakan firma konsultan bisnis pertama di Indonesia pada saat itu.

Dalam kisah kehidupannya, Sumitro menikah dengan wanita yang berbeda kepercayaan dengannya saat itu. Wanita itu bernama Dora Marie Sigar yang saat itu merupakan mahasiswi di Utrecht. Mereka bertemu ketika keduanya sama-sama tengah menimba ilmu di  Belanda. Mereka resmi menikah pada 7 Januari 1947.

Pernikahan mereka akhirnya dikaruniai tiga anak. Anak pertamanya adalah Biantiningsih Miderawati yang menjadi sarjana pendidikan Universitas Harvard. Anak keduanya Mariani Ekowati yang menjadi ahli mikrobiologi. Anak ketiganya, atau yang terakhir adalah Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra saat ini.

Selama masa hidupnya, Sumitro dikabarkan sempat menulis kurang lebih 130 buku dan makalah terkait ekonomi. Di usianya yang menginjak 84 tahun, dirinya mengidap penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Hingga akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur. Di sanalah dirinya meninggal dunia pada 9 Maret 2001.

Charles Tambu bangsa asing yang berjiwa Indonesia

Sumber: Kasirpulsa.com

Salah satu dari kelima delegasi Indonesia saat itu adalah Charles Tambu yang merupakan bangsa asing, dalam artian bukan bangsa asli Indonesia. Charles Tambu adalah seorang pria berdarah Tamil yang merupakan suku bangsa dari Sri Lanka. Dirinya merupakan anak dari pasangan imigran yang berasal dari Ceylons, yang sekarang menjadi Sri Lanka.

Tak banyak kajian literatur yang membahas soal tokoh ini. Namun yang paling jelas, seperti dikutip dalam Madjalah Merdeka dikatakan bahwa meskipun bukan bangsa asli Indonesia, Tambu memliki jiwa Indonesia.

Dalam hal ini, Charles Tambu merupakan dari bagian delegasi yang dikirim Indonesia ke New York untuk menyelesaikan persoalan persengketaan antara Indonesia dan Belanda.

Meski dirinya berasal dari negara yang berbeda, Tambu membuktikan bahwa dirinya begitu cinta terhadap negeri ini. Sebagai seorang imigran, Tambu justru beberapa kali menjadi bagian dari delegasi diplomasi yang dikirim Indonesia ke luar negeri. Pasalnya, dalam beberapa sumber dikatakan bahwa Tambu tak hanya sempat menjadi delegasi Indonesia di New York saja, tapi juga beberapa kesempatan yang lain pun dirinya sempat menjadi perwakilan Indonesia. Contohnya seperti pada saat di New Delhi, India. Juga pada saat di Bangkok, Thailan, dan Kuala Lumpur di Malaysia.

Di New Delhi Tambu berangkat menjadi salah satu perwakilan Indonesia pada saat itu membersamai Ali Sastroamidjojo yang merupakan perdana menteri kedelapan dan kesepuluh di dua periode yang berbeda.

Karena tak banyak biografi yang mengulas tentang kehidupannya, Charles Tambu hanya diketahui tahun kelahiran dan kematiannya saja tanpa rinci hari dan bulannya. Tambu lahir pada tahun 1907 dan meninggal dunia di tahun 1965. Dia juga diketahui berprofesi secara profesional sebagai seorang politikus dan juga seorang diplomat. Hal itu karena diplomasi-diplomasi yang diwakilinya ketika mewakili ke kancah internasional.

Akademisi sekaligus politikus handal itu adalah Soedjatmoko

Sumber: Basabasi.co

Tokoh terakhir yang perlu diulas kisah hidupnya dalam muatan tulisan ini adalah Soedjatmoko. Soedajtmoko lahir di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat pada 10 Januari 1922. Soedajtmoko memiliki nama lengkap Soedjatmoko Mangoendiningrat.

Soedjatmoko merupakan anak yang lahir dari pasangan Saleh Mangoendiningrat yang merupakan seorang dokter keturunan Jawa, lebih tepatnya Madiun. Dan seorang ibu bernama Isnadikin yang merupakan ibu rumah tangga berasal dari Ponorogo.

Lahir sebagai keluarga bangsawan, Soedjatmoko bersekolah di HBS Surabaya hingga lulus pada tahun 1940. Di sana dirinya mulai mengenal Bahasa Latin dan Yunani Kuno serta beberepa Kesenian Eropa.

Setelah lulus di HBS Surabaya, Soedjatmoko melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kedokteran di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Dalam periode itu, dengan dilatarbelakangi lingkungan yang begitu kumuh di sana dirinya menjadi menarik perhatiannya pada masalah kemiskinan yang kemudian hendak ditelitinya. Tak berlangsung ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1943, Soedjatmoko dikeluarkan dari sekolah karena kekerabatannya dengan Sutan Syahrir yang saat itu sangat melawan terhadap pendudukan Jepang.

Setelah dikeluarkan dari sekolah itu, dirinya kemudian pindah ke Surakarta. Di sanalah dirinya mulai banyak menghabiskan waktunya untuk membaca sejarah Barat dan ilmu politik yang menarik perhatiannya pada bidang sosialisme. Tak hanya melakukan hal itu, Soedjatmoko juga diminta untuk membantu mengurusi praktik pengobatan yang dikelola oleh ayahnya di sana.

Di pasca kemerdekaan, Soedjatmoko kemudian diminta menjadi Wakil Kepala Bagian Pers Asing di Kementerian Penerangan. Pada periode itulah dirinya diminta oleh Syahrir yang saat itu telah menjabat sebagai perdana menteri untuk mendirikan jurnal mingguan berbahasa Belanda. Dalam periode ini pula, dirinya mulai menghilangkan nama Mangoendiningrat pemberian ayahnya yang menurutnya memiliki kesan feodalisme dalam budaya Indonesia.

Di tahun selanjutnya, Soedjatmoko dikirim ke New York bersama rekannya oleh Syahrir untuk menjadi pengamat Indonesia di PBB. Seodjatmoko bersama rekannya tinggal di Lake Success, Amerika Serikat pada saat itu, yang mana tempat tersebut merupakan tempat sementara PBB untuk melakukan debat mengenai pengakuan negara lain terhadap Indonesia. Soedjatmoko menjadi wakil Indonesia dalam sesi tersebut.

Menjelang masa-masa terakhirnya di Lake Success, Soedjatmoko menjadi bagian Littaure Center, milik Harvard. Setelah dibebastugaskan dari PBB, Sodjatmoko akhirnya dapat menghabiskan waktu satu tahun penuh di Littaure Center. Namun, dalam periode ini waktunya sempat terganggu oleh kegiatan yang menyangkut dirinya sebagai charge d’affaires atau kuasa usaha yang dikirim oleh negara pada negara lain, dan dirinya merupakan yang pertama melakukan hal itu saat itu untuk Indonesia di kedutaan besar Belanda di London. Pada saat itu, ia hanya menjabat secara sementara selagi menunggu pembentukan kedutaan besar Indonesia.

Karirnya di dunia politik terjadi pada periode-periode yang telah dijabarkan di atas. Sebab tak hanya itu, ketika Kedutaan Besar Indonesia telah resmi dibentuk Soedjatmoko pindah ke Washington D.C untuk mendirikan seksi politik di sana. Tak hanya itu, dirinya juga sempat menjadi wakil Indonesia Alternat di PBB.

Berangkat dari kesibukannya untuk mengurusi kegiatan di tiga kota sekaligus membuatnya mengundurkan diri di Littaure Center. Kemudian, pada akhir tahun tersebut dirinya juga mengundurkan diri dari pekerjaannya yang lain untuk pindah ke Eropa selama sembilan bulan lamanya.

Hal itu dilakukannya untuk mencari ilham politik, hingga saat dirinya menginjak Yugoslavia bertemu dengan Milovan Djilas yang merupakan politikus komunis, ahli teori, dan juga seorang penulis. Tak hanya itu, Djilas juga merupakan seorang figur sosialis demokrat pada saat itu. Hal itulah yang membuat Soedjatmoko begitu kagum pada Djilas di masa itu.

Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1952, Soedjatmoko kemudian diangkat menjadi redaksi siasat. Dia juga menjadi salah satu pendiri harian pedoman yang dimiliki oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI). Tak hanya itu, Soedjatmoko juga turut serta dalam mendirikan Penerbit Pembangunan yang dipimpinnya hingga tahun 1961.

Setelah itu, dirinya juga sempat menjadi bagian anggota Konstituante pada tahun 1955, berbarengan dengan bergabungnya bersama Partai Sosialis Indonesia. Konstituante ini merupakan dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk sebuah konstitusi baru bagi Indonesia. Dirinya berada di Konstituante hingga gerakan tersebut dibubarkan pada tahun 1959.

Pada tahun yang sama yakni 1955, Soedjatmoko juga menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang merupakan konferensi yang diikuti oleh negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Tiga tahun berselang, barulah dirinya menikah dengan Ratmini Gandasubrata dan dikaruniai tiga orang anak.

Di tahun 60-an hubungannya dengan Soekarno yang dulunya baik-baik saja lambat laun menemui keretakan. Hal itu disebabkan oleh gaya kepemimpinan Soekarno saat itu yang dianggapnya sudah semakin otoriter. Maka di tahun 1960, dirinya mendirikan Liga Demokratik yang berusaha untuk mendeklarasikan demokrasi di Nusantara.

Semua usahanya untuk melawan Demokrasi Terpimpin milik Soekarno saat itu gagal membuatnya memilih untuk pindah ke Amerika Serikat dan menjadi dosen di Universitas Cornell, di Itacha, New York. Tak berselang lama, dua tahun berikutnya dirinya pulang ke Indonesia dengan keadaan PSI telah dibubarkan dan secara otomatis Siasat dan Pedoman dilarang izin terbitnya. Maka semenjak saat itu hingga 1965, dirinya memutuskan untuk tak bekerja.

Setelah gagalnya peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965 dan digantinya presiden oleh Soeharto saat itu, dirinya memberikan kontribusi untuk Indonesia dengan menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada PBB tahun 1966. Baru kemudian pada tahun berikutnya dirinya ditugasi sebagai penasehat PBB dan juga Menteri Luar Negeri Adam Malik pada saat itu.

Selanjutnya, di tahun 1968 dirinya diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Selama menjabat profesi tersebut dirinya mendapat beberapa gelar honori causa (honorer) dari beberapa universitas di Amerika Serikat.

Dua tahun berselang dirinya kembali pulang ke Indonesia dan menjabat sebagai penasehat Khusus Urusan Budaya dan Sosial untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di tahun berikutnya, dirinya diangkat menjadi anggota Dewan Direktur Ford Foundation yang merupakan organisasi swasta yang didirikan di Michigan dan berpusat di Kota New York, Amerika Serikat.

Pada tahun 1973, dirinya menjadi Gubernur International Development Research Centre. Dan di tahun berikutnyalah dirinya mendapatkan tuduhan atas kasus Peristiwa Malari yang merupakan peristiwa yang melibatkan kejadian ketika mahasiswa melakukan demonstrasi dan huru-hara di tengah kunjungan perdana menteri Jepang, yakni Kakuei Tanaka. Alhasil, Soedjatmoko ditahan selama dua setengah minggu untuk diinterogasi. Tak hanya itu, dirinya juga tak diberi izin untuk keluar dari Indonesia selama dua setengah tahun.

Kemudian di tahun 1978, Soedjatmoko menerima Penghargaan Ramon Magsaysay untuk Hubungan Internasional yang kerap disebut Nobel Prize untuk Asia. Alasan mengapa penghargaan itu diberikan kepadanya dikutip sebagian di bawah:

“Dengan mendorong baik orang Asia maupun orang luar untuk melihat cara tradisional pedesaan yang mereka hendak memodernisir, [Sodjatmoko] membuat orang semakin sadar akan dimensi manusia yang diperlukan dalam pembangunan. […] Tulisannya sudah menambahkan banyak pengetahuan dalam pemikiran internasional mengenai apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi salah satu tantangan terbesar masa kini; bagaimana membuat kehidupan lebih baik dan memuaskan untuk 40 persen orang Asia Tenggara dan Asia Selatan yang paling miskin.”

Pada tahun 1980 Soedjatmoko pindah ke Tokyo, Jepang. Pada bulan September, ia mulai menjabat sebagai rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggantikan James M. Hester. Di universitas tersebut, Soedjatmoko menjadi rektor hingga tahun 1987.

Selama di Jepang ia menerbitkan dua buku lagi, The Primacy of Freedom in Development dan Development and Freedom. Pada tahun 1985, ia menerima penghargaan Masyarakat Asia (Asia Society Award), dan mendapatkan Universities Field Staff International Award untuk Distinguished Service to the Advancement of International Understanding tahun berikutnya. Soedjatmoko meninggal karena serangan jantung pada tanggal 21 Desember 1989, saat tengah menyampaikan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.