Belakangan ini, berita mengenai pajak atau pegawai pajak sedang banyak disorot oleh media massa, terutama pada media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan sebagainya.
Salah satu kasus yang kini tengah viral adalah kasus dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun telah melakukan penyelewengan kekuasaan yang diduga melakukan tindakan korupsi sebesar kurang lebih 50 miliar. Hal ini menjadi perbincangan publik dan menimbulkan dampak bagi negara maupun masyarakat.
Adanya kasus-kasus seperti ini mengakibatkan munculnya stigma untuk berhenti membayar pajak karena hilangnya kepercayaan kepada lembaga yang berkaitan. Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh warga negara sebagai wujud bela negara dalam pembangunan nasional. Hasil dari pembayaran pajak memiliki peranan penting bagi masyarakat itu sendiri, yaitu digunakan untuk membangun fasilitas umum, diantaranya pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, dan lainnya.
Pertama, pembayaran pajak memiliki manfaat untuk masyarakat, yaitu dalam pembangunan jalan. Jalan menjadi prasarana transportasi yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial. Pada saat ini, banyak jalan yang masih rusak dan berlubang sehingga rawan terjadi kecelakaan, padahal masyarakat telah membayar pajak. Pemerintah yang berkaitan harus segera mengatasi hal tersebut supaya tidak menjadi masalah yang berkepanjangan dan tidak menimbulkan penggugatan dari masyarakat. Jika masyarakat berhenti atau tidak ingin membayar pajak, hal tersebut dapat menghambat pembangunan nasional, termasuk jalan.
Selain itu, apabila masyarakat berhenti membayar pajak juga akan berpengaruh pada kestabilan ekonomi negara, karena kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat terhenti. Di sini, pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung satu sama lain, masyarakat membayar pajak, sementara pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat dengan memperbaiki dan menyelesaikan sesuatu yang menjadi masalah.
Kedua, pembayaran pajak memiliki manfaat untuk masyarakat, yaitu dalam pembangunan fasilitas pendidikan. Dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekitar 20% hasil pembayaran pajak digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan. Biasanya, program-program yang dimiliki pemerintah seperti Beasiswa Bidik Misi, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional (BOS), dan sejenisnya merupakan beberapa manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak.
Hasil pembayaran pajak sangat berguna bagi orang-orang yang kurang mampu dalam ekonomi, tetapi masih memiliki semangat untuk tetap belajar dan melanjutkan pendidikan. Jika masyarakat rutin membayar pajak, hal tersebut akan berdampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Selain itu, adanya bantuan-bantuan pendidikan bagi yang membutuhkan juga akan meningkatkan pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia.
Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur dan mengelola hasil pajak di sektor pendidikan agar berjalan tepat sasaran kepada siswa yang benar-benar membutuhkan.
Ketiga, pembayaran pajak memiliki manfaat untuk masyarakat, yaitu dalam pembangunan fasilitas kesehatan. Peran pajak dalam sektor kesehatan sangatlah besar, terutama ketika pandemi covid-19 yang terjadi kurang lebih dua tahun lamanya. Selama pandemi, hasil pembayaran pajak dari masyarakat juga berkontribusi dalam penanganan covid-19, baik untuk tenaga kerja hingga program vaksinasi.
Selain itu, peran pajak dapat dilihat dari berjalannya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat memudahkan akses kesehatan melalui BPJS menjadi lebih terjangkau.
Dari sini dapat dilihat bahwa jika masyarakat membayar pajak dapat membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama.
Berdasarkan manfaat yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Pajak berperan dalam menggerakkan perekonomian negara sehingga masyarakat harus membayar pajak untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Jika masyarakat berhenti untuk membayar pajak, maka hal itu akan berdampak besar bagi negara dan masyarakat itu sendiri.
Pembangunan akan terhambat karena tidak ada masukan, fasilitas pelayanan pendidikan akan menurun karena kurangnya biaya untuk memenuhi kebutuhan para pendidik maupun yang dididik, dan fasilitas pelayanan kesehatan akan menurun juga karena minimnya perlengkapan yang disediakan.
Sebagai masyarakat harus bijak dalam menentukan keputusan antara membayar pajak atau anti membayar pajak. Masyarakat harus melihat dari berbagai sudut pandang untuk menentukan keputusan tersebut, jangan karena satu masalah yang beredar menutup banyaknya manfaat pajak untuk masyarakat. Pemerintah juga harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
Pemerintah membutuhkan masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian negara, sedangkan masyarakat juga membutuhkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan dalam hidup bernegara.
Oleh karena itu, masyarakat yang bijak harus membayar pajak dan pemerintah yang bijak harus mengelola hasil pajak dari rakyat dengan sebaik mungkin, serta memastikan pajak dari rakyat untuk rakyat.
- Masyarakat Bijak itu Anti Bayar Pajak atau Memenuhi Pembayaran Pajak? - 26 Juni 2023
- Segenggam Teratai untuk Tuhan - 14 April 2023
- Jangkrik: Alternatif Pengganti Ikan dan Dedagingan - 17 Februari 2023
