Caritaan,  Esai,  Headline,  Hukum

Lomba Tarik Kritik Dan Saran

Fauzan Ibnu Hasby
Ilustrasi. Nyarita.com

Indonesia, sebagai negara demokrasi, sangat menghargai adanya kebebasan berpendapat (freedom of speech). Sebagai bukti, lewat Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (“UU 9/1998), pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa, “di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang”.

Dari pasal tersebut, kebebasan berpendapat (freedom of speech) di negeri ini memang sudah diperbolehkan sejak dulu setelah merdeka. Negara-negara demokrasi melakukan kebijakan ihwal hal tersebut karena tentu warga negara juga mempunyai hak untuk bersuara perihal kemajuan negara.

Dewasa ini, jenis kebebasan berpendapat (freedom of speech) di Indonesia terus berkembang. Tak hanya lewat demonstrasi atau mimbar bebas, tapi juga lewat karya seni yang berisikan satir atau mural di tembok-tembok umum, dan atau membuat pendapat dalam bentuk tulisan digital di kanal media sosial. Kebebasan berpendapat ini biasanya berisikan kritik dan saran.

Meski begitu, kebebasan berpendapat (freedom of speech) di Indonesia sampai saat ini masih jadi perbincangan yang hangat. Terakhir, sempat viral kasus mural yang menggambarkan wajah presiden Indonesia ke tujuh, Jokowi. Dalam mural tersebut, tertulis “404 not found”. Kemudian, dalam kasus tersebut polisi menghapus dengan segera karena alasan menghina lambang negara.

Beberapa bantahan akibat hal tersebut pun muncul, salah satu dosen Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) mengatakan bahwa, “bila ada orang yang menggambar mural, wajah presiden, itu bukan melanggar simbol negara. Melainkan, melanggar etika saja”. Karena menurutnya juga presiden itu bukan lambang negara, namun sebagai warga negara yang baik, bagaimana caranya kita menempatkan presiden sebagaimana presiden yang dihormati dengan sepantasnya saja.

Polemik tentang mural ini bukan hanya sekali dua kali terjadi. Beberapa mural yang berisikan kritik banyak yang dihapus karena melanggar PERDA (Peraturan Daerah) yang berlaku. Jadi, pelarangan tersebut diatur oleh pemerintah daerah masing-masing, dan seharusnya diuruskan langsung oleh satpol PP, bukan kepolisian. Mural-mural yang dihapus ini dilarang karena dianggap merusak fasilitas publik. Karena bila bukan pada fasilitas publik, mural-mural tersebut diperbolehkan dibuat dan tidak dianggap sebagai vandalisme yang dilarang.

Tak hanya soal mural, kebebasan berpendapat yang dilakukan masyarakat di media sosial pun lebih sering melahirkan polemik. Beberapa kasus pernah mencuat, masyarakat yang mengeluarkan kritik terhadap akun-akun pemerintahan atau akun pribadi para petinggi negeri ini akhirnya ditangkap dan dianggap bersalah atas dugaan penghinaan.

Di sisi lain, aparat dan pemerintah juga sering menghimbau pada masyarakat agar jika mengkritik harus dengan kritik yang membangun. Mereka mengungkapkan bahwa kritik yang dikeluarkan masyarakat ini didominasi oleh kritik yang berujung pada penghinaan dan penyebaran kebencian.

Pada pendapat yang lain, para Influencer di media sosial juga mempunyai pendapat lain mengenai hal itu. Menurut mereka, kebebasan berpendapat di negeri ini meski telah dibebaskan menurut Undang-Undang, masih tetap saja terlihat seperti sangat dilarang. Mereka juga mengungkapkan bahwa hak mereka sebagai warga negara harus terus diperjuangkan, karena mereka pun tak melupakan kewajiban sebagai warga negara untuk saling menghormati.

Kajian-kajian kebebasan berpendapat (freedom of speech) telah banyak dilakukan di Indonesia. Banyak pula website-website yang menyajikan artikel terkait. Pada akhirnya, sosialisasi atas pemahaman freedom of speech ini yang harus gencar dilakukan dua lini penting: warga negara dan pemerintah.

Baik warga negara, maupun pemerintah harus sama-sama paham pada makna dari kebebasan berpendapat tersebut. Karena, freedom of speech di negeri ini pada akhirnya malah terlihat ditarik ulur. Semuanya, dari dua sisi yang berbeda, sama-sama menarik kesimpulan bahwa merekalah yang benar-benar telah menjalankan hak dan kewajiban perihal kebebasan berpendapat (freedom of speech) dengan sebenar-benarnya.

Padahal, seringkali memang kritik yang dikeluarkan oleh masyarakat tak terlihat membangun, namun di sisi lain, tak kalah seringnya, pemerintah dengan mudahnya menjebloskan hal ini pada kasus hukum yang serius dengan cepat, tanpa kompromi dan pertimbangan, menyatakan mereka benar-benar bersalah.

Akibat ketersinggungan dari kebencian yang terus dibangun ini, maka freedom of speech di negeri yang katanya demokrasi ini malah seperti tambang yang ditarik dari dua sisi. Bukannya diikat untuk menjadi satu kesatuan, malah nyaris putus karena kebencian.

Maka, hanya dengan sama-sama faham, sama-sama membangun, sama-sama menerima, kebebasan berpendapat ini tak akan hanya jadi bahan perdebatan pada diskusi publik yang membuat masyarakat ngeri dan bosan – bosan melihat Ibu Pertiwi yang mengenakan gaun bertuliskan demokrasi yang malah semakin lusuh dimakan waktu.