Esai,  Politik

Dalam Tesisnya, Andri Nurjaman Ungkap Alasan dan Bentuk Dukungan Partai NU Kepada Presiden Soekarno

Andri Nurjaman, S.Hum.
Sumber: Borneonews.com

Andri Nurjaman, M. Hum merupakan salah satu kader PMII dan NU di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sejak Mapaba PMII tahun 2016 dikader langsung oleh Dr. Dudang Gojali, M. Ag yang merupakan Ketua Keluarga Besar Nahdlatul Ulama UIN Bandung. Ditambah dengan mondok di Pesantren At-tamur yang dikelola oleh Kiai Samsudin, M.Ag yang NU tulenjebolan Pondok Pesantren Al-Masturiyyah Sukabumi, jugakarena beliau pernah aktif di PP IPNU.

Andri Nurjaman telah berhasil mempertanggungjawabkan penelitian tesisnya pada akhir Juni 2022 dengan judul, “Dukungan NU terhadap Kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1959-1965” yang dibimbing oleh Dr. KH Asep Achmad Hidayat, M.Ag dan merupakan seorang Mukodam Tarekat Tijaniyyah yang diakui oleh Jaringan Ahli Thoriqoh Al-Muktabaroh An-nahdiyyah (JATMAN) sebagai salah satu tarekat muktabaroh, dan Dr. KH Ajid Thohir yang merupakan Ketua Pengurus Wilayah Mahasiswa Ahli Thoriqoh Al-Muktabaroh An-nahdiyyah Jawa Barat.

Dalam hasil penelitiannya mengungkap dua point penting yaitu alasan Nahdlatul Ulama (pada saat itu sebagai sebuah partai politik) menerima konsep demokrasi terpimpin dan bentuk dukungan-dukungan NU terhadap presiden Soekarno.

sikap NU dalam menghadapi sistem demokrasi baru Presiden Soekarno dengan sikap politik realistik. Dalam hal ini KH Saifuddin Zuhri yang merupakan tokoh politik NU misalnya, membawa dalil pesantren dalam rangka NU turut pada sistem yang diciptakan oleh Presiden Soekarno tersebut: “Malayudraku Kulluhu Laatutraku Kulluhu”. NU sangat benar-benar cerdas dalam politik penyesuaian di masa demokrasi terpimpin dan menghasilkan sesuatu yang positif dalam memperjuangkan kepentingan Islam atau dalam rangka izzatul Islam wal Muslimin, serta merupakan puncak keberhasilan NU dalam perpolitikan Nasional pada masa itu.

Adapun alasan-alasan NU menerima konsep demokrasi terpimpin terbagi menjadi tiga alasan, yaitu pertama alasan teologis, alasan teologis ini menjadi sebuah jawaban bahwa yang dituduhkan oleh kalangan Islam lain (Masyumi) kepada NU bahwa NU adalah partai dan ormas yang oportunis, bahkan Mbah Wahab Chasbullah dicap sebagai Kiai Nasakom. Hal ini dibantah oleh hasil penelitiannya bahwa NU menerima konsep demokrasi terpimpin berdasarkan alasan teologis yang dipegang oleh NU yaitu bersumber pada teori fiqih dan ushul fiqih.

Nahdlatul Ulama memiliki dasar fiqih yang kuat dalam keterlibatannya dalam pemerintahan, diantara yang paling terpenting adalah konsep mashlahat dan madarat yaitu didasarkan untuk mencegah datangnya madarat yang lebih besar dari pada mencari kebalikan. Hal ini diperkuat dengan teori ushul fiqih yang berbunyi Dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbilmashalih yang artinya menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

NU harus ikut di dalam DPR dengan tujuan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan pemerintah yang akan dibentuk menurut prinsip pada Al-qur’an yaitu amar ma’ruf nahyil mungkar. Prinsip fiqih dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil mashalih juga disebut, prioritas untuk menghindarkan bahaya.

NU menyatakan kewajiban amar ma’ruf nahyil mungkar lebih mungkin dilakukan jika berada di dalam sistem. Pertimbangan keagamaan muncul dari ketua umum PBNU yaitu KH Idham Chalid bahwa sistem dan konsep demokrasi terpimpin sesuai dengan ajaran Islam yaitu syuro, asalkan menonjolkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Adapun alasan sosiologis adalah kondisi sosial yang nyata bahwa PKI sangat dekat dengan Presiden Soekarno dan semakin berani melakukan aksi dan manuver-manuver politik. NU menerima demokrasi terpimpin sekaligus menerima ideologi NASAKOM justru untuk menghalau gerak langkah dan manuverpolitik PKI, NU adalah yang paling depan dalam menghadapi PKI baik di dalam sistem pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

 

Hal ini mematahkan argumentasi bahwa NU berangkulan dengan PKI. Lalu alasan politis adalah tidak bisa dipungkiri bahwa NU mempertahankan jabatan atau kursi di pemerintahan Presiden Soekarno sejak demokrasi parlementer, hal ini juga untuk mencegah kursi-kursi yang disediakan untukNU tidak diisi oleh kelompok lain yang justru akan mengakibatkan bahaya yang lebih besar jika NU tidak masuk pada dunia politik Soekarno.

Setalah NU menerima sistem demokrasi terpimpin dan ideologi NASAKOM, NU melakukan dukungan-dukungan terhadap kepemimpinan Soekarno, hal ini untuk mengalihkan perhatian presiden Soekarno kepada PKI yang terus menerus condong ke arah kiri, bahwa kalangan umat Islam yang diwakili oleh NU juga bisa selaras dengan ide-ide Soekarno yang terus digaungkan dalam alam demokrasi terpimpin.

Bentuk-bentuk dukungan NU tersebut mulai dari dukungan moral yaitu dengan pemberian gelar Waliyul Amri Ad-dharuri Bi Syaukati kepada Presiden Soekarno, gelar ini menjadi dasar pertimbangan untuk mendukung dari golongan Islam di dalam MPRS. Dukungan lain adalah datang dari KH Wahab Chasbullah yang memberikan nama Muhammad di depan nama Soekarno. Juga diberi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang dakwah oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang promotornya adalah KH Saifuddin Zuhri yang sedang menjabat sebagai Menteri Agama dari NU pada tahun 1964.

Termasuk dukungan ide dari NU terhadap konsep demokrasi terpimpin, nasakom dan manipol-usedek. Hal ini bermula pada pembahasan di Muktamar NU di Jakarta yang ke-22, KH Wahab Chasbullah sebagai Rois Syuriah PBNU memberikan pidato iftitahnya mengenai penerimaannya terhadap demokrasi terpimpin dan kembalinya kepada UUD 1945.

KH Idham Chalid yang menjabat pada saat itu sebagai Ketua Tanfidziyyah PBNU menyampaikan idenya bahwa demokrasi terpimpin sesuai dengan Islam asal memuat musyawarah dengan para ahli dalam menghadapi berbagai persoalan di Indonesia. Dukungan ide atau pemikiran juga terlihat oleh usaha KH Idham Chalid dan KH Saifuddin Zuhri dalam mengkampanyekan konsep nasakom dan manipol-usdek dalam sebuah majalah bernama majalah Api Islam.

Adapun dukungan politik NU artinya keikutsertaan kader-kader terbaik NU di dalam perpolitikan nasional di era demokrasi terpimpin. Eksistensi NU di dalam kabinet atau dalam kancah politik nasional karena strategi politik NU yang memilih bekerjasama dan akomodatif atas politik Presiden Soekarno